TIMES SERANG, SERANG – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menargetkan Program Sekolah Rakyat (SR) mampu mendorong kemandirian hingga 500 ribu keluarga di seluruh Indonesia setiap tahunnya.

Target tersebut disampaikan Saifullah Yusuf saat meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 37 Serang di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Kota Serang, Banten, Rabu (15/10/2025).

Menurutnya, program ini tidak hanya bertujuan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak, tetapi juga memberdayakan ekonomi orang tua mereka agar keluarga bisa lepas dari kemiskinan.

“Jika daya tampung Sekolah Rakyat bisa mencapai 500 ribu siswa, maka setiap tahun ada 500 ribu keluarga yang bisa dientaskan dari kemiskinan,” ujar Saifullah Yusuf.

Pendekatan Terintegrasi Pendidikan dan Ekonomi

Program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini dirancang sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan yang terukur. Fokus utamanya adalah anak-anak yang tidak sekolah, putus sekolah, atau berisiko putus sekolah.

Saifullah Yusuf menegaskan, kunci keberhasilan Sekolah Rakyat terletak pada intervensi ganda, anak-anak kembali mendapatkan hak pendidikannya, sementara orang tua yang berada di usia produktif diberi akses ke program pemberdayaan ekonomi.

“Mereka harus menjadi keluarga mandiri maksimal lima tahun ke depan. Jadi ini satu proses terintegrasi, anaknya sekolah, orang tua diberdayakan,” tegasnya.

Tiga Pilar Pemberdayaan Keluarga

Mensos menjelaskan, pemberdayaan ekonomi bagi orang tua siswa didasarkan pada tiga pilar utama: peningkatan kapasitas keterampilan; penguatan aset usaha; dan perluasan akses pasar.

Setiap intervensi akan disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan lokal. Misalnya, di daerah dengan potensi peternakan, Kemensos memberikan bantuan kambing atau ayam petelur. Sementara di daerah lain, dukungan diberikan dalam bentuk pengembangan kerajinan dan usaha kecil.

“Misalnya di beberapa tempat kita bantu ternak kambing atau ayam bertelur. Di tempat lain, kita kembangkan kerajinan sesuai potensi daerah,” jelasnya.

Sejak diluncurkan secara bertahap pada Juli 2024, Kementerian Sosial telah mengoperasikan 165 titik Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia. Melalui sistem data by name, by address, pemerintah dapat memetakan keluarga penerima manfaat secara spesifik. (*)